PABRIK-PABRIK PINDAH DARI BANTEN, TAK LAGI PRIMADONA INVESTASI?
2 Dec 2019
Add Comment
![]() |
ilustrasi pabrik sepatu |
PABRIK-PABRIK PINDAH DARI BANTEN, TAK LAGI PRIMADONA INVESTASI?. Banten merupakan provinsi yang berdiri pada
tahun 2001. Mengingat posisinya merupakan "tetangga" dari Ibu Kota,
Provinsi Banten memiliki keistimewaan tersendiri bagi para investor.
Tak hanya itu, Banten juga merupakan Provinsi
paling ujung barat Pulau Jawa ini juga menjadi penghubung antara Pulau Sumatera
dan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Meraknya.
Di Provinsi Banten juga berdiri pabrik baja
bernama PT Krakatau Steel, yang menjadi supply besi dan baja bagi industri. Tak
heran, banyak perusahaan-perusahaan suku cadang otomotif berdiri di Banten.
Dari segi energi, provinsi Banten memiliki
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Suralaya Cilegon, Kabupaten Pandeglang, yang
mencapai 3.400 MegaWatt yang memasuk energi listrik untuk Jawa-Bali, belum lagi dari PLTU 2 Labuan Pandeglang, sehingga ketersediaan energi listrik sudah tercukupi.
Namun, di 2019 ini, banyak investor manufaktur
di Banten berencana hengkang, ada apa?
UMK Tinggi
Dilansir dari CNBC Indonesia, beberapa industru
manufaktur yang berada di wilayah Tangerang dan Serang seperti Pabrik alas kaki sebanyak 25 pabrik berencana mengalihkan pabriknya dari wilayah tersebut ke Jawa
Tengah, dikarenakan efisiensi mengingat upah buruh di wilayah Banten sudah
tinggi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di
Tangerang misalnya yang di tahun 2019 ini sudah mencapai sebesar Rp 3,8
juta. UMK di Kota
Cilegon Rp 3,91 juta, UMK di Kota
Tangerang mencapai Rp
3,86 juta, dan UMK di Kabupaten Tangerang Rp 3,84
juta, Kabupaten Serang mencapai Rp
3,82 juta. Upah tersebut
belum menghitung dari upah
sektoral, yang angkanya malah lebih
tinggi lagi. Sedang
upah minimum sektoral mencapai sebesar Rp 4 juta untuk sektor alas kaki contohnya, sektor lain malah ada yang sampai sebesar Rp 4,4
juta. Padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) di Banten
pada 2019 hanya sekitar antara
Rp 2,26 juta.
Disisi lain, upah minimum provinsi 2020 di wilayah Jawa Tengah tergolong rendah, masih sekitar Rp1,7. Bahkan
jika dibanding upah buruh rata-rata nasional
yang sebesar Rp 2 juta. Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sekitar Rp. 2 juta.
Hal ini tentu sangat penting bagi investor untuk bisa
mengurangi pengeluaran cost atau biaya upah buruh yang cukup besar. Ditambah
dengan adanya ketidakpastian global
akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, perusahaan harus
berpikir keras agar arus kas tetap terjaga.
Adanya premanisme
Tak hanya alasan upah, masih maraknya aksi
premanisme di Banten membuat para Investor tak nyaman lagi beroperasi di
Banten. Dilansir dari CNBC Indonesia,
menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan
Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri
Anom, mengatakan bahwa ada beberapa modus premanisme
di Banten diantaranya mulai
dari pengelolaan sampah/limbah sampai rekrutmen tenaga kerja yang dikuasai oleh
ormas. Menurutnya ada beberapa kasus tenaga
kerja sebelum bekerja di perusahaan alas kaki, harus bayar ke preman tersebut.
Dari dua alasan tersebut memantapkan para
investor merelokasikan pabriknya ke daerah lain, dalam hal ini Jawa Tengah.
Mengapa Jawa Tengah?
Selain alasan upah buruh yang masih murah,
keadaan sosial dan politik yang kondusif juga menjadi poin tersendiri bagi investor.
Inflasi yang terjaga serta tersedianya tenaga kerja produktif yang tersedia
membuat Jawa Tengah menjadi incaran para investor mulai dari Tiongkok, Taiwan,
Korea, dan beberapa negara lain membenamkan investasinya.
Lantas, bagaimana jika Banten sudah tidak lagi
menjadi primadona bagi para investor?
Pengangguran Semakin Meningkat
Tentu ini bukan berita baik. Bagaimanapun, Pemerintah Provinsi Banten
harus cepat mengantisipasi dan menyelesaikan
permasalahan ini. Mengingat, Provinsi Banten Sendiri saat
ini memuncaki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran
tertinggi di Indonesia sebesar 8,11% meskipun angka tersebut turun dibanding tahun sebelumnya,
disusul dengan provinsi Jawa Barat sebesar 7,99%. Data tersebut berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS pada Agustus 2019.
Pindahnya pabrik-pabrik keluar dari Provinsi Banten dikhawatirkan membuat sulit
para calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan.
Jika ditelaah lebih dalam, kantong-kantong penyumbang pengangguran justru berasar dari daerah-daerah perkotaan dan kawasan industri. Misalnya, Serang, Kota Ibukota Provinsi ini menjadi penyumbang pengangguran terbesar sebesar 10,56%, disusul kemudian Cilegon sebesar 9,68 %, lalu diikuti Kabupaten Tangerang sebesar 8,91%.
Tak hanya itu, nasib para buruh pabrik-pabrik
tersebutpun bukan tak mungkin atau bahkan banyak yang akan memilih berhenti
ketimbang ikut pindah ke Jawa Timur. Hal ini akan memperparah jumlah pengangguran di Provinsi
Banten.Perlu diketahui, angkatan kerja provinsi Banten tiap tahunnya tergolong
cukup tinggi, sebesar 5 juta orang.
Menanti Respon Pemprov
Pemerintah diharpakan melakukan
terobosan-terobosan agar tidak terjadi membludaknya tingkat pengangguran di
Provinsi Banten. Pemprov bisa memberikan insentif-intensif kepada investor yang
mau mendirikan pabriknya di
Banten. Apalagi menurut Presiden Jokowi, jika Pabriknya tersebut berorientasi
ekpsor, maka perlu dipercepat proses izinnya. Tak hanya itu, Pemprov juga bisa
memberikan insentif
lain seperti tax holday ataupun tax loan. Dan yang tak kalah penting, pemprov
harus bisa menghilangkan aksi-aksi premanisme yang menggangu iklim investasi.
Untuk urusan ini memang cukup pelik, karena
kondisi sosial kemasyarakatan di provinsi Banten berbeda dari daerah lain.
Namun pemerintah tak boleh menyerah apalagi kalah. Pemprov bisa melakukan
pendekatan-pendekatan persuasif dengan
mengajak
tokoh-tokoh masyarakat dan para pimpinan ormas duduk bersama. Negara tak boleh
kalah agar rakyatnya bisa mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah Provinsi Banten sendiri belum jelas bagaimana rencana-rencana dalam menghadapi situasi tersebut. Dilansir dari Kabar-Banten.com, menurut Wagub Provinsi
Banten, Andika Hazrumy mengatakan bahwa terkait adanya beberapa pabrik yang hengkang dari Banten masih akan didiskusikan dengan stakeholder terkait.
Untuk alasan upah buruh, dirinya mengaku hanya mengikuti aturan dari pusat, dari segi penghitungan kenaikan upah yang sudah diatur oleh kementrian tenaga kerja. Namun begitu, meskipun belum begitu rinci, ia mengatakan bahwa Pemprov Banten akan berkomitmen untuk mempermudah investastor untuk berinvestasi di Banten.
Penulis berharap, semoga, Banten keluar dari
posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi.
Penulis
Reynald Ponto
0 Response to "PABRIK-PABRIK PINDAH DARI BANTEN, TAK LAGI PRIMADONA INVESTASI?"
Post a comment
Harap meninggalkan komentar dengan bijak dan sesua topik pembahasan ;)