PABRIK-PABRIK PINDAH DARI BANTEN, TAK LAGI PRIMADONA INVESTASI?

ilustrasi pabrik sepatu

PABRIK-PABRIK PINDAH DARI BANTEN, TAK LAGI PRIMADONA INVESTASI?. Banten merupakan provinsi yang berdiri pada tahun 2001. Mengingat posisinya merupakan "tetangga" dari Ibu Kota, Provinsi Banten memiliki keistimewaan tersendiri bagi para investor.

Tak hanya itu, Banten juga merupakan Provinsi paling ujung barat Pulau Jawa ini juga menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Meraknya.

Di Provinsi Banten juga berdiri pabrik baja bernama PT Krakatau Steel, yang menjadi supply besi dan baja bagi industri. Tak heran, banyak perusahaan-perusahaan suku cadang otomotif berdiri di Banten.

Dari segi energi, provinsi Banten memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Suralaya Cilegon, Kabupaten Pandeglang, yang mencapai 3.400 MegaWatt yang memasuk energi listrik untuk Jawa-Bali, belum lagi dari PLTU 2 Labuan Pandeglang, sehingga ketersediaan energi listrik sudah tercukupi.

Namun, di 2019 ini, banyak investor manufaktur di Banten berencana hengkang, ada apa?

UMK Tinggi 

Dilansir dari CNBC Indonesia, beberapa industru manufaktur yang berada di wilayah Tangerang dan Serang seperti Pabrik alas kaki sebanyak 25 pabrik berencana mengalihkan pabriknya dari wilayah tersebut ke Jawa Tengah, dikarenakan efisiensi mengingat upah buruh di wilayah Banten sudah tinggi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Tangerang misalnya yang di tahun 2019 ini sudah mencapai sebesar Rp 3,8 juta. UMK di Kota Cilegon Rp 3,91 juta, UMK di Kota Tangerang mencapai Rp 3,86 juta, dan UMK di Kabupaten Tangerang Rp 3,84 juta, Kabupaten Serang mencapai Rp 3,82 juta. Upah tersebut belum menghitung dari upah sektoral, yang angkanya malah lebih tinggi lagi. Sedang upah minimum sektoral mencapai sebesar Rp 4 juta untuk sektor alas kaki contohnya, sektor lain malah ada yang sampai sebesar Rp 4,4 juta. Padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) di Banten pada 2019 hanya sekitar antara Rp 2,26 juta. 

Disisi lain, upah minimum provinsi 2020 di wilayah Jawa Tengah tergolong rendah, masih sekitar Rp1,7. Bahkan jika dibanding upah buruh rata-rata nasional yang sebesar Rp 2 juta. Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sekitar Rp. 2 juta.

Hal ini tentu sangat penting bagi investor untuk bisa mengurangi pengeluaran cost atau biaya upah buruh yang cukup besar. Ditambah dengan adanya ketidakpastian global akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, perusahaan harus berpikir keras agar arus kas tetap terjaga.

Adanya premanisme

Tak hanya alasan upah, masih maraknya aksi premanisme di Banten membuat para Investor tak nyaman lagi beroperasi di Banten. Dilansir dari CNBC Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri Anom, mengatakan bahwa ada beberapa modus premanisme di Banten diantaranya mulai dari pengelolaan sampah/limbah sampai rekrutmen tenaga kerja yang dikuasai oleh ormas. Menurutnya ada beberapa kasus tenaga kerja sebelum bekerja di perusahaan alas kaki, harus bayar ke preman tersebut.

Dari dua alasan tersebut memantapkan para investor merelokasikan pabriknya ke daerah lain, dalam hal ini Jawa Tengah. Mengapa Jawa Tengah?

Selain alasan upah buruh yang masih murah, keadaan sosial dan politik yang kondusif juga menjadi poin tersendiri bagi investor. Inflasi yang terjaga serta tersedianya tenaga kerja produktif yang tersedia membuat Jawa Tengah menjadi incaran para investor mulai dari Tiongkok, Taiwan, Korea, dan beberapa negara lain membenamkan investasinya.

Lantas, bagaimana jika Banten sudah tidak lagi menjadi primadona bagi para investor?

Pengangguran Semakin Meningkat

Tentu ini bukan berita baik. Bagaimanapun, Pemerintah Provinsi Banten harus cepat mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat, Provinsi Banten Sendiri saat ini memuncaki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia sebesar 8,11% meskipun angka tersebut turun dibanding tahun sebelumnya, disusul dengan provinsi Jawa Barat sebesar 7,99%. Data tersebut berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS pada Agustus 2019. Pindahnya pabrik-pabrik keluar dari Provinsi Banten dikhawatirkan membuat sulit para calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Jika ditelaah lebih dalam, kantong-kantong penyumbang pengangguran justru berasar dari daerah-daerah perkotaan dan kawasan industri. Misalnya, Serang, Kota Ibukota Provinsi ini menjadi penyumbang pengangguran terbesar sebesar 10,56%, disusul kemudian Cilegon sebesar 9,68 %, lalu diikuti Kabupaten Tangerang sebesar 8,91%.

Tak hanya itu, nasib para buruh pabrik-pabrik tersebutpun bukan tak mungkin atau bahkan banyak yang akan memilih berhenti ketimbang ikut pindah ke Jawa Timur. Hal ini akan memperparah jumlah pengangguran di Provinsi Banten.Perlu diketahui, angkatan kerja provinsi Banten tiap tahunnya tergolong cukup tinggi, sebesar 5 juta orang.

Menanti Respon Pemprov

Pemerintah diharpakan melakukan terobosan-terobosan agar tidak terjadi membludaknya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Pemprov bisa memberikan insentif-intensif kepada investor yang mau mendirikan pabriknya di Banten. Apalagi menurut Presiden Jokowi, jika Pabriknya tersebut berorientasi ekpsor, maka perlu dipercepat proses izinnya. Tak hanya itu, Pemprov juga bisa memberikan insentif lain seperti tax holday ataupun tax loan. Dan yang tak kalah penting, pemprov harus bisa menghilangkan aksi-aksi premanisme yang menggangu iklim investasi. Untuk urusan ini memang cukup pelik, karena kondisi sosial kemasyarakatan di provinsi Banten berbeda dari daerah lain. Namun pemerintah tak boleh menyerah apalagi kalah. Pemprov bisa melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan para pimpinan ormas duduk bersama. Negara tak boleh kalah agar rakyatnya bisa mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten sendiri belum jelas bagaimana rencana-rencana dalam menghadapi situasi tersebut. Dilansir dari Kabar-Banten.com, menurut Wagub Provinsi Banten, Andika Hazrumy mengatakan bahwa terkait adanya beberapa pabrik yang hengkang dari Banten masih akan didiskusikan dengan stakeholder terkait.

Untuk alasan upah buruh, dirinya mengaku hanya mengikuti aturan dari pusat, dari segi penghitungan kenaikan upah yang sudah diatur oleh kementrian tenaga kerja. Namun begitu, meskipun belum begitu rinci, ia mengatakan bahwa Pemprov Banten akan berkomitmen untuk mempermudah investastor untuk berinvestasi di Banten.

Penulis berharap, semoga, Banten keluar dari posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi.

Penulis
Reynald Ponto

Share this post