BANTEN — Pernyataan tersebut menandai perubahan orientasi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu importir beras terbesar dunia. Kini pemerintah mengklaim produksi domestik sudah mencapai surplus yang bisa dialokasikan ke pasar internasional.
Ekspor beras ke Arab Saudi menjadi bukti konkret pertama dari klaim tersebut. Sekitar 2.280 ton beras premium dikirim pada Maret 2026. Pemerintah menyebut pengiriman ini sebagai pembuka jalan bagi perluasan pasar ekspor ke negara lain.
Arab Saudi dipilih bukan tanpa alasan. Negara itu memiliki permintaan beras premium yang stabil, terutama dari komunitas Asia Selatan dan Asia Tenggara. Standar kualitas yang diminta juga relatif tinggi, sehingga bisa menjadi tolok ukur mutu beras Indonesia di pasar global.
Kebijakan ketahanan pangan di era Prabowo tidak berhenti pada pemenuhan konsumsi dalam negeri. Pemerintah mendorong produksi hingga mencapai level surplus. Ketika stok nasional dinilai aman, kelebihan hasil panen diarahkan ke pasar ekspor.
Pendekatan ini berbeda dari periode sebelumnya. Dulu, fokus kebijakan pangan hampir selalu soal bagaimana menjaga stok dan menekan harga. Sekarang, orientasinya mulai bergeser ke bagaimana menciptakan nilai tambah dari produksi dalam negeri.
Prabowo menempatkan pangan sebagai bagian dari agenda kemandirian nasional. Dalam pidatonya di KTT BRICS, ia menegaskan bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri menyimpan risiko besar. Gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas menjadi alasan utama.
Ekspor beras memang belum sebesar ekspor CPO atau batu bara. Nilainya masih kecil. Tapi arah kebijakannya yang berubah punya implikasi jangka panjang.
Bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan logistik, sinyal ini membuka peluang baru. Kebutuhan akan pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman berstandar ekspor akan meningkat. Petani yang mampu menjaga kualitas dan konsistensi produksi berpotensi mendapat harga lebih baik.
Klaim surplus pangan tetap menghadapi pertanyaan. Data produksi beras nasional sering menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat pertanian. Perbedaan metode penghitungan antara BPS dan Kementerian Pertanian membuat angka surplus tidak selalu sejalan.
Faktor cuaca juga menjadi variabel yang sulit dikendalikan. El Nino dan La Nina bisa mengubah proyeksi panen dalam hitungan bulan. Ketika produksi turun, prioritas otomatis kembali ke pemenuhan dalam negeri.
Infrastruktur logistik masih jadi pekerjaan rumah. Biaya pengiriman antar-pulau dan ke luar negeri tergolong tinggi. Belum lagi standar karantina dan sertifikasi fitosanitari yang harus dipenuhi untuk masuk pasar negara tujuan.
Pemerintah menyatakan terus menjajaki perluasan pasar ekspor. Beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika disebut sebagai target berikutnya. Namun detail kesepakatan dagang dan target volumenya belum dipublikasikan secara resmi.
Investasi mengandung risiko.