BANTEN — Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga, terlihat dari lonjakan transaksi pembayaran QRIS yang tumbuh di atas 100 persen. Pemerintah juga menggelontorkan Rp376,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi hingga 30 September 2026 demi menahan pelemahan konsumsi.
Dradjad menyampaikan penilaian tersebut dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026. Menurutnya, pertumbuhan transaksi QRIS yang melampaui 100 persen mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi yang terjadi di masyarakat, meski pola belanja kini banyak bergeser ke platform digital.
Dradjad menegaskan bahwa yang terjadi bukan penurunan daya beli, melainkan perubahan cara masyarakat berbelanja. Konsumsi yang dulu tercatat di pasar tradisional dan toko fisik kini banyak berpindah ke marketplace dan belanja online.
"Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online," ujar Dradjad.
Pergeseran tersebut, kata dia, tetap tertangkap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pemerintah yakin daya beli masyarakat tidak melemah. Keyakinan itu menjadi dasar bagi Kemenko Perekonomian dalam menyusun kebijakan ke depan.
Selain konsumsi rumah tangga, Dradjad menyoroti kinerja daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat. Kawasan industri yang tertata baik tercatat mampu tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi daerah-daerah yang basis industri pengolahannya kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya juga sangat-sangat bagus," katanya.
Pemerintah juga menyoroti persoalan net export sebagai faktor yang perlu dijaga untuk mempertahankan pertumbuhan. Dradjad menyebut hal itu sebagai salah satu basis penyusunan kebijakan Kemenko Perekonomian ke depan.
Dradjad menjelaskan karakter inflasi Indonesia berbeda dengan banyak negara. Inflasi di dalam negeri lebih banyak didorong oleh faktor biaya atau suplai, bukan permintaan.
"Jadi, bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply," ucapnya.
Konsekuensinya, meski daya beli dinilai bagus, inflasi tetap bisa muncul bila pasokan barang tidak mencukupi. Pemerintah mendorong kebijakan berbasis data BPS yang dapat dievaluasi setiap kuartal agar formulasi program lebih tepat sasaran.
Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga 30 September 2026 mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3 persen dari pagu APBN 2026. Angka itu melonjak 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan pembayaran tersebut sebagai upaya menjaga daya beli di tengah volatilitas harga energi global. Penyaluran terbesar mengalir ke PLN dan Pertamina.
"Saat ini sudah Rp376,8 triliun. Ini ada beberapa macam subsidi, tapi ini utamanya adalah ke PLN dan Pertamina," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 9 Oktober 2026.
Beberapa faktor memengaruhi besarnya realisasi subsidi, mulai dari pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, hingga kenaikan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
Fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik berpotensi menambah kebutuhan anggaran. Pemerintah merujuk pengalaman 2022 saat konflik Rusia-Ukraina mengguncang pasar energi sebagai acuan menghadapi tekanan serupa pada 2026.
Bagi pelaku pasar, kombinasi belanja subsidi yang membengkak dan inflasi yang bersifat cost-push menjadi sinyal bahwa ruang fiskal perlu dijaga. Sementara dari sisi konsumsi, pergeseran belanja ke kanal digital bakal terus mengubah lanskap ritel dan pembayaran nasional.