Indonesia Masuk 5 Negara Percontohan BRIDGE COP31, Butuh Investasi Iklim US$ 472,6 Miliar

Penulis: Vikri Alfandi  •  Minggu, 15 November 2026 | 09:52:01 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan posisi Indonesia dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action di COP31 Antalya, Turki.

BANTEN — Indonesia ditetapkan sebagai satu dari lima negara percontohan pertama dalam inisiatif Climate Implementation Bridge (BRIDGE) yang digagas Presidensi COP31. Untuk membiayai target mitigasi dalam Second NDC 2031–2035, pemerintah membutuhkan investasi sekitar US$ 472,6 miliar atau setara Rp 8.600 triliun di empat sektor utama.

Selain Indonesia, kelompok pertama BRIDGE mencakup Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Kelima negara akan menjadi model sebelum inisiatif diperluas ke negara berkembang lain hingga 2035.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan posisi Indonesia dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Jumat (13/11).

"Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi," ujar Jumhur seperti dikutip dalam keterangan resmi.

Peta Jalan Lewat Second NDC 2031–2035

Jumhur menjelaskan, Indonesia datang ke forum dengan peta jalan yang sudah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025. Dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) itu menetapkan prioritas implementasi nasional periode 2031–2035.

Skenario yang dipakai adalah Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), selaras dengan target pembatasan pemanasan global 1,5°C. Kebutuhan investasi US$ 472,6 miliar tadi tersebar ke empat sektor: energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah.

Angka itu menjadi alasan utama Indonesia mendorong BRIDGE berperan sebagai penghubung skema pembiayaan yang sudah ada. Cakupannya meliputi bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga investor swasta.

"Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara," kata Jumhur.

Tiga Syarat Indonesia agar BRIDGE Terukur

Pemerintah mengusulkan tiga hal agar inisiatif ini tidak berhenti jadi dokumen. Pertama, tata kelola yang jelas. Kedua, mekanisme penentuan prioritas. Ketiga, indikator kinerja utama sebagai alat ukur hasil.

Prinsip yang dipegang Indonesia: BRIDGE harus country-driven, memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada. Jangan sampai inisiatif ini justru melahirkan mekanisme pendanaan baru yang menambah lapisan birokrasi.

Delegasi Indonesia menyatakan siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra. Targetnya menerjemahkan prioritas Second NDC menjadi proyek konkret yang siap dibiayai.

Apa Artinya bagi Pelaku Bisnis dan Investor

Bagi dunia usaha, posisi Indonesia di kelompok percontohan BRIDGE membuka jalur akses lebih awal ke skema pembiayaan iklim internasional. Sektor energi dan FOLU menjadi yang paling berpeluang menyerap dana, mengingat keduanya menempati porsi terbesar dalam kebutuhan investasi Second NDC.

Namun kebutuhan US$ 472,6 miliar jauh melampaui kapasitas APBN. Karena itu, pemerintah menempatkan dana multilateral dan investor swasta sebagai tulang punggung pendanaan, dengan BRIDGE berfungsi sebagai integrator alih-alih sumber dana baru.

KLH/BPLH menegaskan komitmen Indonesia memastikan pembiayaan iklim global berpijak pada kedaulatan dan kebutuhan nyata tiap negara. Bagi investor, sinyal yang dikirim jelas: proyek iklim Indonesia akan diarahkan ke kerangka yang sudah terukur, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Reporter: Vikri Alfandi
Sumber: katadata.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top