SERANG — Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Banten mencapai Rp9,750 triliun. Angka itu menjadi dasar pemerintah menjalankan berbagai program hingga akhir tahun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp7,114 triliun dan pendapatan transfer Rp2,597 triliun.
Dari total PAD, sektor pajak daerah menyumbang porsi terbesar dengan proyeksi Rp6,479 triliun. Retribusi daerah tercatat Rp361,212 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp46,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp226,76 miliar.
RPJMD Jadi Landasan Utama Pembahasan Anggaran
Gubernur Banten Andra Soni menekankan pembahasan anggaran tidak sekadar berkaitan dengan perubahan angka. Menurutnya, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan yang tidak boleh ditinggalkan.
"Landasannya adalah RPJMD. Capaian-capaian RPJMD ini merupakan janji atau amanat masyarakat melalui DPRD yang diberikan kepada pemerintah," kata Andra Soni seusai rapat paripurna, Selasa (29/9/2026).
Andra mendorong agar program yang dijalankan diarahkan pada kegiatan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta hasil pembahasan anggaran tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan belaka.
Evaluasi Kemendagri dan Tenggat Tiga Bulan
Setelah persetujuan DPRD, Pemprov Banten masih harus menjalani tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses itu menjadi syarat sebelum anggaran perubahan dapat dilaksanakan secara penuh.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim meminta pemerintah segera melakukan konsolidasi dengan Kemendagri. Ia berharap program prioritas bisa dikebut setelah evaluasi rampung.
"Selanjutnya, dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan dukungan OPD dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan seluruh program prioritas," ujar Fahmi.
OPD dan Masyarakat Dilibatkan dalam Pelaksanaan
Pelaksanaan program prioritas akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) serta partisipasi masyarakat. Dukungan kedua pihak dinilai menentukan apakah target RPJMD bisa tercapai tepat waktu.
Pemprov Banten kini menunggu hasil evaluasi Kemendagri sebelum menggenjot realisasi belanja. Seluruh program yang telah disepakati diarahkan menyentuh langsung kebutuhan warga Banten hingga akhir tahun anggaran.
