CILEGON — Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon yang diajukan Komite Talenta mulai mendapat sorotan publik. Husen Saidan, tokoh masyarakat Cilegon, mengingatkan agar proses seleksi tidak direkayasa demi kepentingan kekuasaan kelompok tertentu.
Menurut Husen, masyarakat tidak memiliki kepentingan terhadap sosok yang akan menduduki jabatan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rekam jejak dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar dukungan politik.
“Kami selaku masyarakat hanya berharap seluruh calon yang sudah memenuhi syarat sejak awal dievaluasi dan mengikuti tes dengan benar-benar profesional. Jangan sampai ada unsur mendorong atau melakukan rekayasa yang kemudian mendominasi kepada salah satu calon karena kepentingan kekuasaan,” kata Husen, Sabtu (22/8/2026).
Saat ini, Komite Talenta telah memastikan tiga nama yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil penggabungan penilaian. Mereka adalah Aziz Setia Ade Putra, Dana Sujaksani, dan Hayati Nufus.
Husen menilai ketiga kandidat tersebut harus diperlakukan setara selama memenuhi persyaratan administrasi. Keputusan akhir, lanjut dia, sebaiknya mengedepankan kualitas dan integritas dibandingkan faktor kedekatan dengan penguasa.
Kekhawatiran utama yang disuarakan Husen adalah adanya calon yang didorong secara khusus tetapi memiliki persoalan etik. Ia menilai hal ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo di masa mendatang.
“Yang kami khawatirkan justru ada salah satu calon yang didorong, tetapi calon tersebut mempunyai masalah, melanggar etik dan norma, sehingga nantinya menjadi persoalan besar bagi Kota Cilegon,” ujarnya.
Posisi Sekda disebutnya memiliki peran strategis karena menjadi panutan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon. Jika pemimpinnya bermasalah, maka dikhawatirkan budaya birokrasi yang patuh aturan akan ikut tergerus.
Husen juga mengingatkan semangat kepemimpinan Robinsar-Fajar yang digadang-gadang sebagai pemimpin juara jangan sampai disalahartikan. Ia menegaskan bahwa visi besar pemerintahan tidak boleh dijalankan dengan menabrak aturan yang berlaku.
“Pemimpin juara bukan berarti serta-merta menghalalkan segala cara dengan menabrak aturan. Menurut kami, itu tidak boleh dilakukan,” tegas Husen.
Ia menambahkan, Sekda yang terpilih nantinya harus mampu berjalan seiring dengan visi wali kota, tetapi tetap menjaga marwah birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Husen memastikan dirinya tidak memiliki kepentingan politik dalam proses seleksi ini. Ia hanya ingin memastikan figur terbaik yang bebas dari masalah etik dan norma yang memimpin birokrasi ke depan.
“Dari yang baik, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak punya ‘koreng’, sehingga tidak ada persoalan atau gejolak di kemudian hari,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses seleksi ini akan terus dilakukan. Kelompok masyarakat sipil seperti Gapura Banten dan Alibaba Cilegon disebutnya siap menyampaikan aspirasi secara langsung apabila suara masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan.
“Gapura dan Alibaba Cilegon akan turun ke jalan apabila suara masyarakat tidak didengarkan,” tandasnya.