SERANG — Pemerintah Provinsi Banten mencatat sejumlah capaian makro sepanjang 2025 hingga semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi berada di 5,37 persen pada 2025 dan secara kumulatif 5,57 persen pada semester I 2026. Kemiskinan turun menjadi 5,38 persen pada Maret 2026 dari 5,51 persen pada September 2025.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun, melampaui target Rp119,55 triliun, dengan penyerapan 214.216 tenaga kerja. Dari jumlah itu, 211.564 merupakan tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing.
Angka ketenagakerjaan memberi gambaran berbeda. Pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka Banten berada di 6,48 persen, turun 0,11 poin persentase dibanding Februari 2026. Angkatan kerja mencapai 6,29 juta orang dengan 5,88 juta orang bekerja.
Dari penduduk yang bekerja, 2,88 juta orang atau 48,99 persen berada di kegiatan formal. Proporsi itu turun 3,20 poin persentase dibanding Februari 2026. Pada periode yang sama, proporsi setengah pengangguran naik 0,96 poin dan pekerja paruh waktu naik 0,20 poin.
Jumlah orang yang bekerja bertambah, tetapi komposisi pekerjaan bergeser ke arah informal dan paruh waktu. Kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan jalan tol di ujung barat Jawa belum otomatis mengubah struktur pekerjaan warga.
Pada Maret 2026, penduduk miskin Banten tercatat 746,73 ribu orang atau 5,38 persen. Angka itu turun dari 760,85 ribu orang atau 5,51 persen pada September 2025. Capaian ini tetap menyisakan persoalan kerentanan.
Rumah tangga yang baru keluar dari garis kemiskinan belum tentu aman. Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau biaya kesehatan bisa kembali mengguncang keluarga dengan penghasilan pas-pasan.
Gini Ratio Banten pada Maret 2026 berada di 0,312, tidak berubah dibanding September 2025 meski turun dari 0,330 pada Maret 2025. Angka itu menunjukkan ketimpangan pengeluaran masih ada dan pemerataan tidak cukup dibaca dari pertumbuhan ekonomi saja.
Data Indeks Pembangunan Manusia 2025 memperlihatkan jarak lebar antarwilayah. Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sementara Kabupaten Lebak 69,24 dan Kabupaten Pandeglang 71,84. Selisih IPM Tangsel dan Lebak mencapai 15,57 poin.
Banten bukan satu wajah. Ada kawasan metropolitan, kota industri, wilayah pertanian, pesisir, dan perdesaan dengan persoalan masing-masing. Warga Banten tidak berangkat dari garis start yang sama.
RPJMD Banten 2025–2029 menempatkan pemerataan pembangunan dan kesenjangan antarwilayah sebagai bagian agenda. Persoalannya bukan lagi menemukan masalah, melainkan memastikan