BANTEN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kini didampingi dua wakil menteri, M. Saleh Mustafa dan Alim Setiawan Slamet, setelah penunjukan yang disebut sebagai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Duet wamen dengan latar belakang TNI dan akademisi ini diproyeksikan mempercepat target swasembada pangan 2026. Pembagian tugas keduanya pun sudah disiapkan, dari pompanisasi hingga riset perguruan tinggi.
Kementerian Pertanian menempatkan dua wakil menteri dengan latar belakang yang saling melengkapi. M. Saleh Mustafa berasal dari unsur militer/TNI, sementara Alim Setiawan Slamet merupakan akademisi yang saat ini masih menjabat Rektor IPB University. Kombinasi itu dinilai bisa menutup celah antara eksekusi lapangan dan pengembangan riset pertanian.
Amran menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran dua wamen memperbesar peluang pencapaian swasembada beras dan pangan berkelanjutan pada 2026. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
"Insyaallah ke depan, Kementerian Pertanian mempunyai dua wakil menteri. Saya yakin hampir pasti swasembada beras, pangan, berkelanjutan tahun 2026, mudah-mudahan seterusnya," ujar Amran.
Saleh Mustafa mendapat mandat mengeksekusi target-target teknis di lapangan, terutama pompanisasi dan pencetakan sawah. Kedua program itu menjadi tulang punggung perluasan areal tanam dan antisipasi kekeringan di sejumlah daerah sentra produksi.
Pembagian ini menempatkan Saleh sebagai ujung tombak operasional, sementara Amran tetap memegang kendali kebijakan secara keseluruhan. Peran TNI dalam program pompanisasi sebelumnya sudah terlihat melalui keterlibatan personel di sejumlah wilayah.
Alim Setiawan ditugaskan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendekatan riset, teknologi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Komoditas yang menjadi fokusnya adalah kedelai, bawang putih, dan program PMAS (Pertanian Modern Advanced Agriculture System).
Menurut Alim, PMAS berpotensi mendongkrak produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, sehingga program tersebut akan diuji coba bersama sejumlah kampus sebelum diperluas.
"Selama ini kan sudah dijalankan adalah pertanian modern, PMAS yang sudah diterusin. Insya Allah nanti kita akan coba bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, agar di uji juga, di uji coba coba," kata Alim.
Dua komoditas lain yang menjadi prioritas adalah kedelai dan bawang putih, yang selama ini masih bergantung pada impor. Alim menyebut fokus kerjanya mencakup tiga hal: menjaga capaian swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor kedelai, dan menekan impor bawang putih.
"Bagaimana saya memastikan tadi melalui pertanian modern, menjaga capaian swasembada pangan yang sudah kita capai. Yang kedua kedelai, yang ketiga bawang putih," ujarnya.
Alim memastikan statusnya sebagai Rektor IPB University memerlukan proses transisi maksimal sekitar satu bulan. Ia merujuk yurisprudensi tahun sebelumnya ketika Arief Satria ditugaskan sebagai Kepala BRIN.
Selama masa transisi, koordinasi dengan empat organ di kampus serta penyerapan aspirasi internal harus diselesaikan. Sejumlah tugas administratif juga menunggu, mulai dari penyusunan memorandum akhir jabatan, mekanisme pergantian rektor antarwaktu, hingga penandatanganan ijazah untuk tiga jadwal wisuda agar dilakukan rektor definitif.
"Tapi kalau mengikuti yurisprudensi tahun lalu kurang lebih maksimal satu bulan transisi. Karena saya juga harus menyiapkan memorandum akhir jabatan, kemudian pergantian rektor antar waktu itu juga ada ketentuan yang harus diikuti melalui mekanisme di Senat, kemudian nanti DMWA, dan sebagainya butuh waktu," kata Alim.
Penunjukan dua wamen ini menandai babak baru tata kelola Kementan di bawah pemerintahan Prabowo, dengan beban kerja yang dipisah antara eksekusi program lapangan dan penguatan riset. Bagi petani, dampak paling langsung akan terasa pada program pompanisasi dan pencetakan sawah yang menyasar perluasan areal tanam, serta upaya menekan impor kedelai dan bawang putih yang selama ini membebani neraca pangan nasional.