SERANG — Langkah BAZNAS Provinsi Banten memperluas jangkauan layanan pengelolaan ZIS-DSKL ditempuh lewat penguatan sinergi teknis antar-OPD. Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten itu juga membahas penguatan payung hukum sebagai dasar optimalisasi penghimpunan di lingkungan Pemprov Banten.
Ketua BAZNAS Provinsi Banten Wawan Wahyuddin menempatkan OPD sebagai simpul strategis dalam membangun kesadaran menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Menurutnya, peran itu mencakup perluasan edukasi, kemudahan layanan, hingga pembentukan budaya berbagi di lingkungan aparatur.
Wawan menyebut kolaborasi dengan perangkat daerah dibutuhkan agar dana yang terhimpun berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. BAZNAS Banten memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran manfaat bagi warga Banten.
"Melalui kolaborasi ini, ZIS-DSKL diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam mendukung program pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. BAZNAS Banten siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan dana yang dihimpun memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Banten," ujar Wawan dalam sambutannya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda I) Komarudin menyampaikan apresiasi atas peran BAZNAS Banten memfasilitasi penunaian zakat bagi karyawan muslim, terutama ASN di lingkungan Pemprov Banten. Fasilitasi itu dinilai membuat penghimpunan lebih terarah dan manfaatnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Keberadaan BAZNAS memudahkan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah sehingga penghimpunannya lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Komarudin.
Komarudin meminta seluruh OPD memperkuat sinergi mendukung optimalisasi penghimpunan ZIS-DSKL melalui BAZNAS. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing perangkat daerah.
Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh OPD diminta meneguhkan komitmen bersama meningkatkan partisipasi ASN. ZIS-DSKL diarahkan menjadi instrumen pendukung pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan warga Banten.
Rapat koordinasi itu menjadi titik awal perluasan gerakan zakat di lingkungan Pemprov Banten. Tahap berikutnya bergantung pada kesiapan tiap OPD mengaktifkan UPZ dan mempercepat layanan penunaian zakat bagi ASN muslim.