SERANG — Penolakan itu disampaikan Dimyati di Kota Serang, Senin (16/11/2026). Menurutnya, badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan kekayaan alam yang menjadi penanda jati diri daerah. Ia menilai pemindahan satwa dilindungi itu tidak bisa diputuskan tanpa penjelasan terbuka kepada publik Banten.
"Waduh, saya keberatan. Badak itu asetnya Banten. Kalau tidak ada badak, bukan Banten namanya," ujar Dimyati.
Dimyati meminta pemerintah menjelaskan alasan, tujuan, serta hasil kajian di balik rencana pemindahan. Ia menyoroti tiga kemungkinan motif yang disebutkannya: pengembangbiakan, penelitian, atau peningkatan reproduksi badak Jawa.
"Nanti kita lihat alasannya apa. Kalau untuk pengembangbiakan, ilmu pengetahuan, atau peningkatan reproduksi, kita perlu tahu kajiannya seperti apa. Kita akan undang pihak terkait untuk menjelaskan," katanya.
Pertanyaan serupa ia lontarkan bila tujuan pemindahan hanya untuk penangkaran. Menurut Dimyati, fasilitas konservasi masih mungkin dikembangkan di kawasan Ujung Kulon tanpa harus memindahkan satwanya.
"Kalau hanya untuk penangkaran, kenapa harus dipindahkan? Bisa saja dikembangkan di wilayah Ujung Kulon. Kita perlu mengetahui dulu alasan dan kajiannya," tegasnya.
Alih-alih memindahkan badak, Dimyati mendorong penguatan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi bertaraf dunia. Ia mengusulkan kawasan itu dikembangkan menjadi taman margasatwa dunia sekaligus pusat edukasi keanekaragaman hayati.
Ia menyoroti selama ini badak Jawa lebih banyak dikenal lewat rekaman kamera pengintai atau camera trap. Menurutnya, potensi Ujung Kulon perlu dikelola agar masyarakat bisa mengenal kekayaan satwa di dalamnya secara lebih dekat.
"Saya ingin Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman margasatwa dunia, sehingga orang bisa melihat. Sekarang ini badaknya saja tidak kelihatan. Jangan hanya menjadi hutan belantara, kemudian kita menghitung badak dari kamera-kamera," ungkapnya.
Dimyati menegaskan pengembangan kawasan tetap harus memperhatikan keselamatan satwa dan perlindungan habitat alami. Ia juga meminta aspirasi masyarakat sekitar Ujung Kulon diperhitungkan dalam setiap kebijakan konservasi.
Menurutnya, keberadaan badak Jawa berkait erat dengan nilai sosial dan budaya warga yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Pemindahan, walau hanya sebagian, berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap program konservasi.
"Kalau diambil, meskipun hanya sebagian badaknya, nanti bisa hilang kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat juga harus didengar," jelasnya.
Dimyati berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan Pemprov Banten dan seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan pemindahan badak Jawa. Penguatan konservasi di habitat asli, katanya, perlu diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan satwa langka tersebut.