BANTEN — Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu per pekerja untuk 13,3 juta buruh belum tersalurkan hingga kini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pencairan tertahan karena proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan, bukan karena persoalan data penerima.
Yassierli menyampaikan keterangan itu saat ditemui Antara di Bandung, Sabtu (14/11). Menurutnya, Kemnaker sudah menyelesaikan bagiannya dan kini bola ada di Kemenkeu.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada satu pun dana BSU yang mengalir ke rekening buruh. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran mulai Oktober 2026, dengan pembayaran penuh Rp900 ribu pada November hingga Desember 2026.
Skema Rp300 Ribu per Bulan Selama Tiga Bulan
BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya. Penerima mendapat Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, lalu dibayarkan sekaligus Rp900 ribu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan pekerja tidak perlu mendaftar mandiri. Penyaluran lewat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900 ribu dibayarkan sekaligus," ujar Indah dalam keterangan resmi tertulis, Kamis (5/11).
Siapa yang Berhak Menerima BSU
Kriteria penerima diatur cukup rinci. Kemnaker memakai basis data BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber validasi utama, sehingga akurasi laporan perusahaan menjadi penentu.
- WNI pemilik NIK yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026
- Pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMP/UMK yang dibulatkan ke atas
- Nominal upah mengacu pada gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir yang disetorkan pemberi kerja
- Dikecualikan bagi ASN, TNI, dan Polri
- Pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran diprioritaskan
Indah meminta perusahaan memastikan kecocokan data karyawannya. "Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," katanya.
Imbauan Waspada Penipuan
Di tengah penantian pencairan, Yassierli mengingatkan buruh agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Informasi resmi hanya bersumber dari kanal Kemnaker.
"Belum cair. Hati-hati ya terkait dengan BSU, pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Dampak ke Kas Perusahaan dan Arus Kas Buruh
Bagi 13,3 juta pekerja penerima, Rp900 ribu setara sekitar 26% dari upah bulanan Rp3,5 juta. Nominal itu cukup menopang belanja rumah tangga selama beberapa pekan, terutama bagi buruh dengan upah di kisaran UMP/UMK.
Keterlambatan pencairan juga menahan tambahan uang beredar ke konsumsi kelas bawah pada kuartal IV 2026. Selama proses administrasi di Kemenkeu belum tuntas, pelaku usaha ritel dan pedagang kebutuhan pokok di kawasan industri belum bisa menghitung tambahan permintaan dari stimulus ini.
Yang perlu dicermati, jadwal penyaluran November-Desember menyisakan ruang waktu sempit. Jika peninjauan administratif di Kemenkeu molor, pembayaran berisiko menumpuk di akhir tahun anggaran.