Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan surat edaran (SE) resmi yang mewajibkan seluruh kepala sekolah SMP memperketat pengawasan aktivitas pelajar. Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan siswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8), dengan pengawasan melibatkan tenaga pendidik hingga aparat kepolisian.
TANGERANG — Antisipasi pelajar ikut aksi unjuk rasa ke Jakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menginstruksikan jajaran sekolah menengah pertama (SMP) untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap peserta didik. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal, namun pergerakan siswa di luar sekolah menjadi perhatian utama.
"Jadi untuk sementara kegiatan sekolah masih masuk. Tapi aparat kepolisian akan sweeping pelajar untuk mengantisipasi ikut demo ke Jakarta," kata Intan Nurul Hikmah di Tangerang, Kamis.
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala SMP ini menyoroti pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam memastikan KBM berjalan optimal. Guru piket dan wali kelas kini diinstruksikan untuk memantau kehadiran siswa secara berkala, termasuk melakukan pengecekan di setiap pergantian jam pelajaran.
Pemantauan Diperluas Hingga Sepulang Sekolah
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menjelaskan pengawasan tidak hanya berhenti di gerbang sekolah. Pihak sekolah diminta memastikan para siswa langsung pulang ke rumah tepat waktu dan tidak berkeliaran di luar lingkungan sekolah tanpa keterangan yang jelas setelah jam pelajaran selesai.
"Pengawasan juga diperluas hingga jam sekolah berakhir. Pihak sekolah diminta memastikan agar para siswa langsung pulang ke rumah tepat waktu dan tidak berkeliaran di luar lingkungan sekolah tanpa keterangan yang jelas setelah jam pelajaran selesai," ungkapnya.
Jika ditemukan siswa yang membolos tanpa keterangan atau berada di luar sekolah pada jam pelajaran maupun pasca-jam sekolah, Dinas Pendidikan mengimbau pihak sekolah untuk segera menindaklanjuti secara cepat serta berkoordinasi langsung dengan orang tua atau wali murid.
200 Personel Gabungan Disiagakan di Titik Krusial
Di sisi lain, Polresta Tangerang Polda Banten telah menerjunkan lebih dari 200 personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan pergerakan massa aksi. Kepala Bagian Operasional Polresta Tangerang, Kompol Raden Mochammad Sofian, menyebut pengamanan difokuskan pada jalur-jalur mobilitas remaja dan pelajar.
"Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya para pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi," kata Kompol Raden Mochammad Sofian.
Penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di jalur perbatasan Gumarang (antara Tangerang dan Curug), akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, hingga jalur arteri di Binuang. Pengawasan juga menyasar Stasiun Daru, Stasiun Tiga Raksa, dan Stasiun Cikoya.
Selain personel kepolisian, pengamanan ini didukung oleh unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP untuk melaksanakan patroli skala besar. Penempatan personel gabungan juga dilakukan di berbagai objek vital serta kawasan terminal guna mencegah aksi mobilitas massa menuju Jakarta pada 27 Agustus mendatang.
