TANGERANG — Kebijakan kenaikan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang resmi berlaku September 2026. Besaran tambahan penghasilan bervariasi antara Rp400.000 hingga Rp1,3 juta per bulan, tergantung kelas jabatan masing-masing pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, menjelaskan kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 9.3/2026. Aturan ini menjadi payung hukum penambahan tunjangan bagi seluruh PPPK di lingkungan pemerintah kota.
"Semua ASN di lingkup Pemerintah Kota Tangerang tidak ada yang dianaktirikan. Semuanya diperjuangkan, semuanya dilindungi dan diperjuangkan kesejahteraannya," ujar Jatmiko, Kamis (3/9/2026).
Kenaikan 15 Persen: Apresiasi untuk Dedikasi PPPK
Jatmiko menyebut kenaikan tunjangan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi PPPK dalam menjaga kelancaran roda pemerintahan serta pelayanan publik. Penghargaan serupa, kata dia, juga menjadi komitmen Pemkot Tangerang untuk memperjuangkan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Pencairan tunjangan ini sebenarnya sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejak Januari 2026. Namun, realisasinya harus menunggu keselarasan dengan ketentuan pemerintah pusat serta menyesuaikan kondisi kas daerah.
Adapun nominal penambahan 15 persen ini bervariasi. Kenaikan terkecil berada di angka Rp400.000 lebih untuk kelas jabatan terendah. Sementara untuk kelas jabatan tertinggi, tambahan tunjangan bisa menyentuh angka Rp1,3 juta.
Wali Kota Minta Balas dengan Kinerja Terbaik
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan kebijakan ini lahir dari komitmen pemerintah kota dalam memperjuangkan kesejahteraan aparatur. Kebijakan ini sekaligus menjadi apresiasi atas kontribusi PPPK dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan publik.
Sachrudin meminta seluruh PPPK di Kota Tangerang membalas kebijakan ini dengan peningkatan performa kerja. Mutu pelayanan kepada warga, menurut dia, harus semakin baik setelah kesejahteraan pegawai diperhatikan.
"Dengan tunjangan yang diperjuangkan di tengah kondisi saat ini, seluruh pegawai untuk tidak mengecewakan masyarakat, atas kesejahteraan yang telah diberikan," ujarnya.
