BANTEN — Perum Bulog mencatat pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4,13 juta ton setara beras hingga 11 Oktober 2026, atau 103,29 persen dari target 4 juta ton. Capaian itu melampaui rekor sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton dan menjadi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan perusahaan pelat merah itu memperkuat posisinya sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan. Fokusnya mencakup penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat.
"Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, Perum Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional," kata Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).
Angka pengadaan 4,13 juta ton setara beras itu tumbuh dari realisasi sepanjang 2025 yang tercatat 3,19 juta ton setara beras. Lonjakan penyerapan terjadi pada 2026 seiring penugasan pemerintah yang lebih agresif ke Bulog.
Menurut Ahmad, capaian tersebut perlu dibaca dari sisi kepastian pasar bagi petani. Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
"Prinsip yang kami pegang adalah memastikan hasil produksi petani memiliki kepastian penyerapan dengan harga yang layak, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha tani," ujarnya.
Di sisi penyaluran, Bulog melaporkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 828 ribu ton untuk penugasan Maret-September 2026. Realisasi itu mencapai 100 persen dari alokasi penugasan.
Bantuan pangan hingga akhir September 2026 mencapai sekitar 1,63 juta ton. Rinciannya, sekitar 662,86 ribu ton pada Februari-Maret dan 997 ribu ton pada Juli-September, dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima manfaat.
Untuk memperkuat rantai pasok, Bulog meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan stok serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Modernisasi gudang, perbaikan logistik dan distribusi, hingga digitalisasi disebut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Ke depan, Bulog berencana memperluas peran di luar beras. Ahmad menyebut penguatan ekosistem pangan akan mencakup pengadaan jagung dalam negeri dan pengelolaan cadangan jagung pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani serta peternak unggas.
Komoditas lain seperti kedelai juga berpotensi masuk dalam pengembangan sesuai kebijakan pemerintah. Langkah itu menandai pergeseran peran Bulog dari sekadar operator beras menjadi pengelola cadangan pangan multi-komoditas.
"Bulog menyadari bahwa pencapaian swasembada pangan membutuhkan kerja bersama dari seluruh ekosistem, mulai dari peningkatan produksi, penanganan pascapanen, hingga kepastian akses pasar," kata Ahmad.
Di hulu, PT Sang Hyang Seri (SHS) mengklaim fokus kembali pada bisnis inti perbenihan tanaman pangan. Direktur Utama SHS Adhi Cahyono Nugroho menyebut perusahaan menjadi garda terdepan mendukung Asta Cita swasembada pangan.
"Sebagai satu-satunya BUMN dengan core business di bidang perbenihan tanaman pangan, PT Sang Hyang Seri menjadi garda terdepan untuk mendukung Asta Cita swasembada pangan," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).
SHS mengelola lahan persawahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, sebagai pusat perbenihan nasional. Kawasan itu memproduksi benih sumber yang kemudian diperbanyak untuk kebutuhan petani.
Dalam dua tahun terakhir, SHS mendistribusikan 25 ribu ton benih padi bersertifikat melalui program Kementerian Pertanian. Jumlah itu diperkirakan mencakup kebutuhan benih untuk sekitar 1 juta hektare lahan.
Bagi investor, deret capaian Bulog memberi sinyal bahwa penugasan publik (public service obligation) BUMN pangan berjalan sesuai target, meski margin usaha tetap bergantung pada selisih HPP dan harga jual SPHP. Bagi petani, kepastian penyerapan di level Rp 6.500 per kilogram menjadi jangkar harga di musim panen.
Yang perlu dicermati, perluasan mandat ke jagung dan kedelai menuntut kapasitas gudang dan modal kerja tambahan. Tanpa itu, risiko penumpukan stok dan biaya penyimpanan bisa menggerus efisiensi rantai pasok pangan nasional.