Pencarian

PAD Banten Hampir Tersalip Tangerang, NasDem Desak Pemprov Gali Pajak Air Permukaan dan Tambang

Kamis, 20 Agustus 2026 • 19:02:01 WIB
PAD Banten Hampir Tersalip Tangerang, NasDem Desak Pemprov Gali Pajak Air Permukaan dan Tambang
Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten, Wawan Suhada, mendorong Pemprov Banten mencari sumber pendapatan baru di luar Pajak Kendaraan Bermotor.

SERANG — Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Banten, Wawan Suhada, meminta Pemerintah Provinsi Banten segera mencari sumber pendapatan baru di luar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia menyebut kondisi fiskal daerah saat ini berada dalam tekanan, salah satunya ditandai dengan nilai PAD Provinsi Banten yang hampir disalip oleh PAD Kabupaten Tangerang.

“Ini jadi cambuk bagi Pemprov, khususnya Bapenda. Jangan hanya bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor bensin, karena pusat sedang mendorong kendaraan listrik,” katanya di Serang, Kamis (20/8/2026).

Mengapa Bapenda Diminta Cari Penerimaan Baru?

Wawan menilai ketergantungan pada PKB bensin berisiko besar seiring kebijakan pemerintah pusat yang gencar mendorong konversi ke kendaraan listrik. Menurutnya, jika tidak diantisipasi sejak dini, celah penerimaan daerah akan semakin sempit.

Ia menyarankan Bapenda untuk lebih serius menggarap potensi pajak air permukaan, pajak mineral tambang, serta mengoptimalkan retribusi daerah yang selama ini belum dikelola maksimal. Selain itu, skema penagihan tunggakan PKB juga dinilai perlu diperbarui.

Soal Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Wawan menyebut banyak warga yang belum membayar PKB bukan karena tidak mampu, melainkan akses informasi pembayaran yang belum maksimal. Ia mendorong adanya inovasi layanan agar wajib pajak lebih mudah menjangkau kanal pembayaran.

“Banyak warga belum bayar bukan karena tidak mau, tapi karena akses informasi pembayaran belum maksimal,” ujarnya.

Sikap NasDem soal Kebijakan Kendaraan Listrik

Meski mendorong kreativitas fiskal, Fraksi NasDem menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat terkait insentif kendaraan listrik. Wawan menilai insentif pajak rendah dan biaya listrik murah merupakan langkah strategis untuk transisi energi nasional.

“Kami yakin pusat sudah memikirkan dampak ke daerah. Buktinya sempat ada Permendagri yang kemudian dievaluasi. Jadi ketimpangan tarif pajak bensin dan listrik tidak perlu jadi polemik,” jelasnya.

Ia juga optimistis pemerintah pusat akan menyusun skema agar kendaraan listrik tetap berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, terlebih dengan adanya kebijakan opsen pajak untuk kabupaten/kota.

“NasDem posisinya bukan mitra kritis, tapi sahabat yang mengoreksi dan berdiskusi produktif dengan Pemprov untuk kebaikan Banten,” tutupnya.

Follow www.bantenvoice.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: faktabanten.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks