BANTEN — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sekitar 74 juta penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening perbankan. Temuan itu muncul dari hasil pemadanan data kependudukan Dukcapil dengan data perbankan nasional. Pemerintah kini membahas insentif dana Rp 50 ribu per orang untuk membuka rekening, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 3,8 triliun.
Airlangga menyampaikan temuan itu dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9). Pemadanan data Dukcapil dengan data perbankan memperlihatkan besarnya kelompok usia produktif yang masih di luar sistem keuangan formal.
"Dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadu-padankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta," ujar Airlangga.
Pemerintah tengah menimbang pemberian dana Rp 50 ribu kepada setiap warga yang belum memiliki rekening. Dengan asumsi 74 juta penerima, total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.
"Kalau dana yang kita berikan Rp50 ribu itu maka dana yang diperlukan adalah sekitar Rp 3,8 triliun. Nah, ini yang kami sedang bahas dengan Bapak Presiden," kata Airlangga.
Angka itu masih bersifat estimasi awal. Belum ada keputusan resmi soal mekanisme penyaluran, sumber anggaran, maupun kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi program.
Airlangga menekankan program ini tidak berhenti pada pembukaan rekening. Pemerintah ingin memastikan rekening yang dibuka benar-benar dipakai untuk transaksi, bukan hanya tercatat di sistem perbankan.
"Dan tentu kita ingin membuat juga program yang kita bisa lakukan agar rekening ini menjadi rekening aktif," ujarnya.
Rekening pasif jadi persoalan lama dalam program inklusi keuangan. Nasabah yang hanya membuka rekening tanpa transaksi berulang tidak memberi dampak signifikan pada intermediasi perbankan maupun literasi keuangan.
Presiden disebut meminta agar warga yang menginjak usia 17 tahun tidak hanya memperoleh KTP, tetapi juga memiliki rekening bank. Airlangga menyebut Komisi XI DPR dapat mendorong program tersebut.
"Nah, ini juga nanti dari Komisi XI bisa mendorong karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun selain mendapatkan KTP tetapi mempunyai juga rekening melalui BRI maupun BSI," katanya.
Penyebutan BRI dan BSI mengindikasikan skema ini akan melibatkan bank milik negara, termasuk bank syariah untuk wilayah dengan basis layanan syariah yang kuat.
Airlangga menyatakan skema serupa juga dapat menyasar masyarakat Aceh yang menggunakan layanan perbankan syariah. "Terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI," pungkasnya.
Bagi industri perbankan, potensi 74 juta rekening baru adalah pasar besar. Namun bank menghadapi tantangan biaya akuisisi nasabah dan risiko rekening dormant jika program tidak disertai insentif transaksi berkelanjutan.
Kejelasan soal besaran dana, syarat penerima, dan jadwal pelaksanaan masih menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan Presiden serta dukungan legislasi dari Komisi XI DPR.