SERANG — Asisten Daerah I Pemkot Serang Subagyo menyatakan kesepakatan tersebut lahir setelah rapat evaluasi tiga daerah yang difasilitasi Kemendagri di Jakarta pada 30 Oktober lalu. Menurut Subagyo, rapat berlangsung dinamis karena sejumlah ahli hukum berbeda penafsiran soal kedudukan ibu kota provinsi.
“Dalam rapat evaluasi tersebut terjadi dinamika, terutama beda penafsiran dari beberapa ahli hukum terkait kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten. Namun berdasarkan hasil rapat disepakati jika Ibu Kota Provinsi Banten berkedudukan di Kota Serang,” ungkap Subagyo, Selasa (10/11/2026).
Akar Perbedaan Tafsir: Celah di Pasal 7 UU Pembentukan Banten
Perbedaan tafsir bermula dari celah aturan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Pasal itu menyebut ibu kota berkedudukan di Serang, tetapi bagian penjelasannya justru merujuk pada sebagian wilayah yang masih masuk administrasi Kabupaten Serang.
Di sisi lain, UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten secara tegas menyatakan Kota Serang merupakan daerah pemekaran otonom yang terdiri dari enam kecamatan. Dua regulasi itu bertemu di titik yang sama: nama "Serang" dipakai untuk dua entitas administrasi berbeda.
Asas Lex Posteriori Jadi Dasar Penegasan Status Kota Serang
Menyikapi tumpang-tindih regulasi, pakar hukum dari Sekretariat Negara sepakat menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori. Asas itu menetapkan aturan perundang-undangan yang lebih baru secara otomatis menggugurkan ketentuan lama.
“Berarti seolah-olah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, maka pasal 7 itu udah gugur dengan sendirinya. Berarti Ibu Kota Provinsi Banten adalah Kota Serang,” tegas Subagyo.
