BANTEN — PT Pertamina (Persero) memimpin dorongan integrasi energi kawasan Asia Tenggara dalam forum ASCOPE ke-51 di Bali, dengan menekankan mitigasi risiko pasokan lintas batas. Di saat bersamaan, SKK Migas mencatat minat investasi negara tetangga di hulu migas Indonesia, termasuk komitmen PTT Thailand sekitar US$5 miliar.
Forum The 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE) yang digelar di Bali menjadi panggung bagi Pertamina untuk menyuarakan penguatan ketahanan energi kolektif. Kerangka kerja sama ini mencakup mitigasi risiko krisis pasokan, integrasi infrastruktur lintas negara, dan optimalisasi cadangan energi.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menilai tantangan industri energi saat ini tidak bisa diselesaikan secara unilateral oleh satu negara. Menurut dia, stabilitas pasokan domestik justru bergantung pada konektivitas kawasan yang kokoh.
"Tantangan energi regional yang kita hadapi hari ini terlalu kompleks untuk diatasi sendirian. Melalui tindakan kolektif dan kemitraan strategis di bawah kerangka ASCOPE, kita dapat memastikan ketahanan serta memperkuat konektivitas energi regional yang kokoh untuk melindungi pasokan domestik dari hantaman krisis global," ujar Oki dalam ASCOPE Council Meeting di Bali, Selasa (27/10).
Pertamina menyatakan siap membagikan pengalaman dan teknologi yang dimiliki kepada anggota ASCOPE lain. Oki menyebut kolaborasi ini harus bersifat praktis dan saling menguntungkan bagi seluruh delegasi.
Malaysia dan Thailand Paling Agresif Bidik Hulu Migas
Ketertarikan investasi antarnegara anggota tercermin di sektor hulu minyak dan gas. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkap Indonesia saat ini menawarkan 118 Wilayah Kerja (WK) migas, dengan 60 persen di antaranya telah rampung dilelang. Sisa WK ditargetkan selesai dilelang paling lambat tahun depan.
Djoko menyebut Petronas dari Malaysia sangat agresif membidik peluang tersebut. Thailand melalui PTT juga menunjukkan komitmen serupa dengan nilai investasi yang tidak kecil.
"Kemudian Thailand juga, PTT Thailand, itu sangat agresif. Dia komitmen untuk investasi itu sekitar US$5 miliar," ujar Djoko dalam acara Economic with Rully Kurniawan yang disiarkan YouTube CNN Indonesia, Kamis (29/10).
Blok Tuna dan Pipa Gas ke Vietnam Jadi Prioritas
Selain lelang WK, Djoko menyoroti potensi kerja sama di wilayah perbatasan, salah satunya pengembangan Blok Tuna yang bersinggungan dengan Vietnam. Langkah ini sejalan dengan kerangka Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP).
Setelah berhasil menyambungkan pipa gas ke Singapura, Indonesia berencana memperluas jaringan serupa ke Vietnam. Menurut Djoko, kolaborasi di wilayah perbatasan akan menciptakan efisiensi operasional yang masif karena negara anggota bisa saling bertukar teknologi dan peralatan tanpa terhambat birokrasi perizinan impor.
"Kadang-kadang kita, aduh susah sekali tuh impor-impor barang, tapi kalau sudah kerja sama, sudahlah enggak usah pakai izin-izin lagi, saling pakai, saling tukar. Itu akan lebih baik. Memang perlu kerja sama negara-negara yang punya sumber daya alam," ujar Djoko.
Posisi Indonesia sebagai Pusat Energi Kawasan
Dalam hal transisi energi, Indonesia memegang peran strategis di ASEAN karena memiliki sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang besar, mulai dari air, angin, hingga panas bumi. Djoko menegaskan potensi Indonesia sebagai pusat energi kawasan adalah fakta nyata, dan pemerintah terus menjalin hubungan dengan negara lain untuk menarik modal asing.
Head of Energy Modelling and Policy Planning ASEAN Centre for Energy (ACE) Zulfikar Yurnaidi yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkap ASEAN telah memiliki dokumen ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) sebagai payung kerja sama energi kawasan.
Bagi pelaku industri, arah integrasi ini membuka peluang investasi lintas negara di sektor hulu migas dan infrastruktur gas. Namun realisasinya bergantung pada kecepatan penyelesaian lelang WK dan kesepakatan kerja sama perbatasan yang masih dalam tahap pembahasan.
