LEBAK — Pemkab Lebak menempatkan ETPD sebagai bagian dari agenda transformasi digital yang berjalan konsisten dan berkelanjutan. Sekda Lebak Halson Nainggolan menyebut digitalisasi transaksi pemerintah daerah berkaitan erat dengan upaya meningkatkan tata kelola agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Halson di Lebak, Minggu, 4 Oktober 2026. Ia menilai penggunaan teknologi dalam transaksi pemerintah tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran, tetapi menyentuh kualitas layanan publik secara keseluruhan.
Mengapa ETPD Bukan Sekadar Ubah Transaksi Tunai ke Non-Tunai
Halson menekankan sistem digital harus benar-benar memberi kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi pemerintah daerah. Peralihan ke non-tunai, katanya, hanya salah satu tahap dari tujuan yang lebih besar.
"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah harus terus didorong secara berkelanjutan. Bukan sekadar mengubah transaksi dari tunai menjadi non-tunai, tetapi bagaimana sistem digital ini benar-benar memberikan kemudahan, keamanan, efisiensi, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Halson.
Pandangan itu menempatkan ETPD sebagai instrumen penguatan akuntabilitas, bukan sekadar proyek teknologi. Setiap transaksi yang tercatat digital memudahkan penelusuran dan pengawasan anggaran daerah.
Kolaborasi Jadi Kunci, Tidak Bisa Dikerjakan Satu Pihak
Keberhasilan digitalisasi transaksi pemerintah, menurut Halson, menuntut kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, perbankan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lain perlu memiliki pemahaman serta komitmen yang sama.
"Transformasi digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua unsur harus bergerak bersama agar implementasi ETPD dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Sinergi lintas lembaga ini menjadi prasyarat teknis maupun kelembagaan. Tanpa dukungan bank mitra dan kesiapan perangkat daerah, penerapan sistem pembayaran digital berisiko berjalan tidak merata di seluruh unit layanan.
Dampak yang Diharapkan bagi Pelayanan Warga Lebak
Halson menyebut transformasi digital harus dijadikan bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Harapannya, warga semakin mudah mengakses layanan sekaligus pemerintah semakin efektif menjalankan tugasnya.
"Tentunya, transformasi digital ini harus kita jadikan bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Harapannya, masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan, sementara pemerintah juga semakin efektif dalam menjalankan tugasnya," kata Halson.
Penguatan ETPD dinilai sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi digital. Pemkab Lebak akan terus memperkuat koordinasi agar agenda tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan.
