Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten menerima sekitar 8.000 usulan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dari berbagai wilayah. Kepala Dinas PRKP Banten Rahmat Rugianto menyatakan pihaknya akan memverifikasi setiap usulan, termasuk kesesuaian dengan data Desil dan luas lahan. Verifikasi dilakukan seiring target perbaikan 389 unit rutilahu pada tahun ini.
SERANG — Rahmat Rugianto menyampaikan bahwa jumlah usulan yang masuk ke Dinas PRKP Banten telah mencapai angka signifikan. Usulan tersebut berasal dari masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
"Dari usulan yang masuk sampai saat ini mencapai sekitar 8.000. Kita akan lakukan verifikasi secara detail termasuk kesesuaian dengan Desil dan luas lahannya," kata Rahmat.
Verifikasi Berlapis Sebelum Penetapan Penerima Manfaat
Proses verifikasi mencakup pengecekan status sosial ekonomi calon penerima melalui data Desil. Selain itu, petugas memastikan luas lahan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan program.
Rahmat menuturkan bahwa pada 2025 sebanyak 389 rumah tidak layak huni telah selesai dibangun. Jumlah yang sama menjadi sasaran perbaikan pada tahun ini.
Backlog perumahan di Provinsi Banten masih cukup besar. Karena itu, Pemprov Banten mengoptimalkan program yang langsung dirasakan masyarakat melalui sinergi bersama DPRD Banten dan seluruh pemangku kepentingan.
Jalan Lingkungan 407 Kilometer hingga 37 Titik PJU
Sepanjang 2025, Pemprov Banten membangun jalan lingkungan sepanjang 407,432 kilometer. Drainase lingkungan tercatat 75 kilometer, disertai 12 unit toilet umum dan 10 unit Posyandu.
Pembangunan lainnya meliputi 22 unit gedung serbaguna, tiga unit masjid, dan 37 unit penerangan jalan umum (PJU). Seluruh pekerjaan itu tersebar di wilayah permukiman warga.
Usulan DPRD Banten Jadi Basis Pembangunan Permukiman
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan peningkatan kualitas kawasan permukiman dilakukan melalui berbagai pendekatan program. Tujuannya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan asri dengan aksesibilitas yang baik.
Andra mengungkapkan bahwa sebagian pembangunan merupakan hasil usulan anggota DPRD Banten. Aspirasi itu disampaikan saat kunjungan ke daerah pemilihan maupun pada masa reses.
"Jika masyarakat ada keluhan dan tidak bisa disampaikan kepada gubernur atau wali kota, silahkan sampaikan ke anggota DPRD dari Dapil masing-masing. Insya Allah kita akan tindaklanjuti," pungkasnya.
Warga Diminta Jaga Fasilitas yang Sudah Dibangun
Andra Soni meminta masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah baik. Harapannya, fasilitas tersebut bisa dinikmati dalam waktu yang cukup panjang.
Dinas PRKP Banten akan melanjutkan verifikasi usulan rutilahu yang belum diproses. Hasil verifikasi menentukan daftar penerima manfaat pada tahap berikutnya.
