LEBAK — Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak, Rahmat, mengatakan penguatan pengawasan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, tertib, higienis, dan sesuai standar.
Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menginstruksikan Satgas MBG memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan program memenuhi ketentuan yang berlaku. Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor B.500/7-bag.ekonomi/IX/2026.
"Bupati menginstruksikan agar seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana sampai dengan proses pengolahan dan penyajian makanan, benar-benar memenuhi standar keamanan pangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rahmat kepada wartawan di Lebak, Rabu (16/9/2026).
SPPG Didorong Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Salah satu perhatian utama dalam instruksi tersebut adalah pemenuhan standar higiene dan sanitasi oleh seluruh SPPG. Pemerintah daerah mendorong setiap SPPG segera memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Rahmat, sertifikat itu penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan. Mulai dari tahap persiapan bahan hingga makanan siap disajikan kepada penerima manfaat.
"Kita ingin seluruh proses penyediaan makanan dilakukan secara higienis. Mulai dari penanganan bahan, pengolahan, sampai penyajian harus diperhatikan dengan baik untuk mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Makanan yang diberikan harus bermutu, aman, dan layak dikonsumsi," ujarnya.
Monitoring Berkala untuk Petakan Kondisi Sarana dan SOP
Satgas MBG Kabupaten Lebak juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Rahmat menyebut monitoring diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang butuh tindak lanjut.
"Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan MBG, termasuk kondisi sarana dan prasarana, pemenuhan standar higiene dan sanitasi, keamanan pangan, serta pelaksanaan SOP di masing-masing SPPG," katanya.
Terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan, pemerintah daerah akan mendorong dilakukannya pembinaan, perbaikan, dan tindak lanjut sesuai kewenangan.
"SPPG yang belum memenuhi persyaratan akan mendapatkan pembinaan dan diarahkan untuk segera melakukan perbaikan. Prinsipnya, seluruh kekurangan harus ditindaklanjuti sehingga standar keamanan dan kualitas penyelenggaraan MBG dapat terpenuhi," tuturnya.
Hasil Evaluasi Dilaporkan Berkala ke Bupati Lebak
Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Bupati Lebak secara berkala. Laporan itu mencakup perkembangan pemenuhan SLHS, kondisi sarana dan prasarana, pelaksanaan SOP, keamanan pangan, permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta rekomendasi tindak lanjut.
"Pelaporan ini penting sebagai bahan evaluasi pimpinan sekaligus untuk memastikan setiap persoalan yang ditemukan di lapangan memiliki tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan yang jelas. Dengan begitu, pelaksanaan MBG di Kabupaten Lebak dapat terus diperbaiki dan berjalan sesuai standar," ucap Rahmat.
Penguatan pengawasan ini melanjutkan koordinasi dan evaluasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab Lebak bersama unsur terkait. Rahmat berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas dengan mengedepankan keamanan pangan, kebersihan, kepatuhan terhadap standar, serta kepentingan penerima manfaat.
"Yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan memenuhi standar. Karena yang kita layani adalah masyarakat, sehingga kualitas dan keamanan makanan harus menjadi perhatian bersama," pungkasnya.
